MASYARAKAT MADANI INTERNASIONAL DAN PERANAN NGO’s

A.      Latar Belakang Masalah

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia secara khusus dan masyarakat dunia Internasional secara umumnya yaitu terwujudnya suatu kehidupan yang adil dan makmur. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua bidang pembangunan bergerak secara terpadu yang menjadikan manusia sebagai subjek. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian keilmuan dapat menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan prilaku  masyarakat ke arah pembangunan yang dicita-citakan. Indikator dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat yang didambakan yaitu terwujudnya masyarakat madani.

Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Makna civil society atau masyarakat sipil adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat sebagai sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.

Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial. Gerakan sosial yang dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil dan didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara (state), perusahaan (corporation atau pasar market), dan masyarakat sipil sebagaimana yang diutarakan oleh Sidney Tarrow yang melihat political parties berkaitan dengan gerakan politik, yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik melalui pemilu, gerakan ekonomi berkaitan dengan lobby dimana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa harus menduduki jabatan politik tersebut. Selain defenisi gerakan sosial yang berada di ranah masyarakat sipil, maka para aktor atau kelompok yang terlibat pun perlu diperjelas pengertian dan cakupannya. Selama ini ada yang memandang bahwa organisasi non pemerintahan (NGO’s) atau LSM merupakan (satu-satunya) wakil atau penjelmaan masyarakat sipil. Namun, sebenarnya organisasi non pemerintahan hanya merupakan salah satu dari organisasi masyarakat sipil yang berdampingan dengan organisasi massa, terutarama organisasi massa keagamaan, organisasi komunitas, organisasi profesi, media, lembaga pendidikan, dan lembaga lain yang tidak termasuk pada ranah politik dan ekonomi.

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1.      Bagaimana terbentuknya masyarakat madani internasional ?

2.      Bagaimana peranan Non-Governmental Organization (NGO’s) dalam masyarakat madani internasional ?

C.      Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1.    Untuk memahami terbentuknya masyarakat madani internasional.

2.    Unutk memahami peranan Non-Governmental Organization (NGO’s) dalam masyarakat madani internasional.

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Masyarakat Madani Internasional

1.      Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan istilah yang dipakai untuk mengonseptualisasikan sebuah masyarakat ideal yang dicita-citakan. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab “mujtama’ madani” yang diperkenalkan kali pertama oleh Naquib al-Attas, guru besar sejarah dan peradaban Islam yang juga filosof kontemporer dari Malaysia, serta pendiri sebuah lembaga yang bernama Institute for Islamic Thought and Civilisation (ISTAC) yang disponsori oleh Anwar Ibrahim. (Hidayat, 2008:10) Menurut Nurcholish Madjid memandang bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik. Menurutnya masyarakat madani dalam semangat modern tidak lain dari civil society, karena kata madani menunjuk pada makna peradaban atau kebudayaan. Berangkat dari kajian terhadap ide-ide dasar masyarakat madani dan substansi civil society yang berkembang di dunia Eropa (barat), Dawam Raharjo dalam hal ini berpendapat bahwa substansi masyarakat madani dalam dunia Islam dan civil society di dunia Barat adalah satu, teori civil society dapat dipinjam untuk menjelaskan istilah masyarakat madani yang digali dari khazanah sejarah Islam. Senada dengan hal ini Nurcholish Madjid, tidak membedakan antara masyarakat madani yang lahir dari khazanah sejarah dan peradaban Islam dengan civil society yang lahir dari sejarah Eropa atau peradaban Barat. (Hidayat, 2008:13-14).

Adapun konsep pemikiran dari filsuf Yunani yakni Aristoteles memandang civil society sebagai sistem ketatanegaraan atau identik dengan negara itu sendiri yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Kemudian rumusan civil society yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi masyarakat yang alamiah (natural society) dimana entitas negara civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak agar mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola interaksi, perilaku politik setiap warga negara. (Ubaedillah dkk, 2010:177-178)

2.      Munculnya Masyarakat Madani Internasional

Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya, ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah wilayah publik yang bebas (free public sphere), demokrasi, toleransi, kemajemukan (pluralism), dan keadilan sosial (social justices).

1.         Wilayah publik yang bebas (free public sphere)

Wilayah publik yang bebas (free public sphere) adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Mengacu pada Arendt dan Habermas, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas dimana semua warga negara memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Sebagai prasyarat mutlak lahirnya civil society yang sesungguhnya, ketiadaan wilayah publik bebas ini pada suatu negara dapat menjadi suasana tidak bebas dimana negara mengontrol warga negara dalam menyalurkan pandangan sosial politiknya.

2.         Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara.

3.         Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Lebih dari sikap menghargai pandangan berbeda orang lain, toleransi, mengacu pada pandangan Nurcholish Madjid, adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tatacara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Dalam perspektif ini, toleransi bukan sekedar tuntutan sosial masyarakat majemuk belaka, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama. Senada dengan Madjid, Azra menyatakan bahwa dalam kerangka menciptakan kehidupan yang berkualitas dengan berkeadaban (tamaddun/civility), masyarakat madani (civil society) menghajatkan sikap-sikap toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima beragam perbedaan pandangan politik dikalangan warga bangsa.

4.         Kemajemukan (pluralism)

Kemajemukan (pluralism) merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Kemajemukan dalam pandangan Madjid erat kaitannya dengan sikap penuh pengertian (toleran) kepada orang lain, yang nyata-nyata diperlukan dalam masyarakat yang majemuk.

5.         Keadilan Sosial (social justices)

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. (Ubaedillah dkk, 2010:185-187)

Dengan faktor-faktor tersebut relevansi atau penggunaan konsep masyarakat madani mungkin secara esensial memang membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat, dan secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasil secara optimal tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani.

B.       Non-Governmental Organization (NGO’s) Dalam Masyarakat Madani Internasional

1.      Sejarah Lahirnya Non-Governmental Organization (NGO’s)

Istilah Non-Governmental Organization (NGO’s) digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, tepatnya pada Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 tentang peranan konsultatif Non-Governmental Organization (NGO’s). Awalnya istilah ini digunakan untuk membedakan antara hak partisipatif badan-badan pemerintah (intergovernmental agencies) dan organisasi-organisasi swasta international (international private organizations).

Defenisi “international NGO’S” pertama kali diberikan dalam resolusi 288 (X) ECOSOC pada 27 Pebruari 1950: “setiap organisasi internasional yang tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional”. World Bank, mendefenisikan NGO’s sebagai organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam sebuah dokumen penting World Bank, Working With NGO’s, disebutkan pada konteks yang lebih luas, istilah NGO’s dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (non-profit organization) yang tidak terkait dengan pemerintahan.

NGO’s pada umumnya adalah organisasi berbasis nilai yang bergantung kepada sebagian atau keseluruhan bantuan amal dan pelayanan sukarela. Walaupun sejak lebih dari 2 dekade terakhir sektor NGO’s telah semakin diprofesionalisasikan, namun prinsip-prinsip mementingkan orang lain dan kesukarelaan (voluntarism) masih menjadi ciri utamanya. Sejak beberapa dekade yang lalu, NGO’s telah menjadi pemain utama dalam bidang pengembangan internasional. Sejak pertengahan 1970-an, sektor NGO’s di negara maju dan negara berkembang telah mengalami pertumbuhan yang berlipat ganda. Dari 1970 hingga 1985 total bantuan untuk pengembangan yang diberikan oleh NGO’s internasional telah meningkat 10 kali lipat. Pada tahun 1992 NGO’s internasional menyalurkan lebih dari $7.6 miliar bantuan untuk negara-negara berkembang. Saat ini diperkirakan lebih dari 15% dari total bantuan dunia untuk pengembangan disalurkan melalui NGO’s.

2.      Peranan Non-Governmental Organization (NGO’s)

Peranan NGO’s penting untuk membangun suatu masyarakat dan bangsa. Ini disebabkan karena banyak pembiayaan dari perorangan, institusi dan pemerintah untuk masyarakat disalurkan melalui NGO’s. Sejak tahun 1970-an, NGO’s telah bertambah banyak dari sebelumnya mencoba untuk mengisi ruang yang tidak akan atau tidak dapat diisi oleh pemerintah. Dari sekian banyak peran yang dimainkan oleh NGO’s, ada 6 hal perang penting yang dicanangkan dalam program  NGO’s antara lain :

a.         Pengembangan dan pembangunan infrastruktur

Pada pengembangan dan pembangunan infrastruktur NGO’s mempunyai program dalam membangun perumahan, menyediakan infrastruktur seperti sumur atau toilet umum, penampungan limbah padat dan usaha berbasis masyarakat lain.

b.         Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan

NGO’s memiliki kelebihan dalam perancangan dan pelaksanaan proyek yang inovatif dan secara khusus menyebutkan jangka waktu mereka akan mendukung proyek tersebut. NGO’s dapat juga mengerjakan percontohan untuk proyek besar pemerintah karena adanya kemampuan bertindak yang lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dengan birokrasinya yang rumit.

c.         Memfasilitasi komunikasi

NGO’s dapat memfasilitasi komunikasi ke atas, dari masyarakat kepada pemerintah, dan ke bawah, dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi ke atas mencakup pemberian informasi kepada pemerintah tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat, sedangkan komunikasi ke bawah mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang apa yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah. NGO’s juga dapat memberikan informasi secara horizontal dan membentuk jejaring (networking) dengan organisasi lain yang melakukan pekerjaan yang sama.

d.        Bantuan teknis dan pelatihan

Institusi pelatihan dan NGO’s dapat merancang dan memberikan suatu pelatihan dan bantuan teknis untuk organisasi berbasis masyarakat dan pemerintah.

e.         Penelitian, monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap sifat partisipatif suatu proyek akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan staf proyek itu sendiri.

f.          Advokasi untuk masyarakat miskin

NGO’s menjadi jurubicara dan perwakilan orang miskin dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara mulai dari unjuk rasa, proyek percontohan, keikutsertaan dalam forum publik untuk memformulasi kebijakan dan rencana pemerintah, hingga mengumumkan hasil penelitian dan studi kasus terhadap orang miskin. Jadi, NGO’s memainkan peran mulai dari advokasi kepada orang miskin hingga implementasi program pemerintah dari penghasut (pembuat opini) dan pengkritik hingga rekan kerja dan penasehat; dari sponsor proyek percontohan hingga mediator.

Beberapa bidang yang digeluti oleh NGO’s, antara lain:

a.       Pendidikan masyarakat dan pengembangan kesehatan yang meliputi pada pendidikan seks dan kontrasepsi, kesehatan umum, pembuangan limbah/sampah, penggunaan air, vaksinasi, pelayanan konsultasi remaja.

b.      Penanganan kesehatan khusus pada orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS, hepatitis B, pemulihan kecanduan obat.

c.       Masalah sosial masyarakat yang meliputi pada kenakalan (kejahatan) remaja, remaja yang meninggalkan rumah, anak jalanan, prostitusi.

d.      Lingkungan hidup yang meliputi pendidikan konsumsi energi dan air, pelestarian gunung dan hutan

e.       Ekonomi yang menitikberatkan pada pinjaman dan usaha mikro, pelatihan keahlian (komputer, teknisi, katering, menjahi), promosi dan distribusi produk (bazaa), pembentukan koperasi, konsultasi keuangan, bantuan mencari kerja dan pengembangan karir.

f.       Pengembangan yang menitikberatkan pada pembangunan sekolah, pembangunan infrastruktur pembangunan dan operasional pusat budaya, bantuan ahli untuk pertanian dan kelautan.

g.      Isu perempuan yang mencakup pada hak anak dan perempuan, pusat bantuan untuk perempuan yang mengalami kekerasan, terapi kelompok terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual, hotline counseling (konseling via telepon khusus untuk perempuan), bantuan hukum untuk perempuan, mendorong minat baca dan tulis. (Asken Sinaga, http://askensinaga.wordpress.com/2008/06/02/ngo-defenisi-sejarah-peranan-pengelompokan-dan-karir/)

NGO’s menjalankan berbagai peran di masyarakat dan hampir tidak ada area yang tidak tersentuh oleh NGO’s, baik itu sumber daya alam, keuangan, pengembangan sosial, HAM, kebudayaan, pendidikan dan energi. NGO telah memainkan peranan yang efektif dalam merubah skenario dunia saat ini baik dengan menetapkan agenda atau dengan mendesak pemerintah untuk melakukan sesuatu yang mereka perlukan.

BAB IIII

PENUTUP

A.      Simpulan :

1.         Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai pada sebuah tatanan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri sebagai sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyrakat.

2.         Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial yang berada di ranah masyarakat dengan adanya lahirnya organisasi non pemerintahan (NGO’s) atau LSM sebagai wakil atau penjelmaan masyarakat sipil. Unsur-unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani antara lain : wilayah publik yang bebas (free public sphere), demokrasi, toleransi, kemajemukan (pluralism), dan keadilan sosial (social justices).

3.         Istilah Non-Governmental Organization (NGO’s) digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, tepatnya pada pada Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 tentang peranan konsultatif non-governmental organization.

4.         adapun program yang dicanangkan NGO’s antara  lain : pengembangan dan pembangunan infrastruktur, mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan, memfasilitasi komunikasi, bantuan teknis dan pelatihan, penelitian yang mencakup monitoring dan evaluasi, dan advokasi untuk masyarakat miskin.

B.       Saran

Dengan adanya Non-Governmental Organization (NGO’s) diharapkan kepada masyarakat untuk menanamkan rasa kepedulian guna untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis demi kepentingan kemanusian.

DAFTAR PUSTAKA

Asken Sinaga, NGO: “Defenisi, Sejarah, Peranan, Pengelompokan dan Karir”,  http://askensinaga.wordpress.com/2008/06/02/ngo-defenisi-sejarah-peranan-pengelompokan-dan-karir/

Mansur Hidayat, “Ormas Keagamaan Dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani (Telaah Teoritik- Historis)”, http://komunitas.wikispaces.com/file/view/ormas+keagamaan+dalam+pemberdayaan+politik+masyarakat+madani.pdf

Ubaedillah dkk, 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

KAJIAN PIAGAM PBB DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berdaulat yang bertujuan menghindar perang dunia dan mala petaka kemanusiaan akibat perang. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada tanggal 26 Juni 1945. Dan Piagam PBB mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1945. Seperti Liga Bangsa-Bangsa, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamain dan keamanan internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan kolektif,mencegah ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial ekonomi internasional dan hak asasi manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi negara-negara yang cinta damai untuk mendukung penyelesaian sengketa secara damai.

Pada tahun 1915 AS berhasil menuangkan suatu konsep yang dirumuskan beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukanliga dengan tujuan untuk menghindari ancaman peperangan. Atasusul presiden AS, Woodrow Wilson, pada tanggal 10 Januari1920 dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi namaLiga Bangsa-Bangsa. Tujuan dibentuknya organisasiinternasional ini adalah mempertahankan perdamaianinternasional dan meningkatkan kerja sama internasional. Tugasdari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secaradamai sehingga peperangan dapat dicegah. Beberapa hasil dariLiga Bangsa-Bangsa antara lain Perjanjian Locarno (1925) danPerjanjian Kellog Briand (1028).

Perang dunia II pun meletus.Hal ini terjadi karena munculnya kekuasaan kaum Nazi di bawah pimpinan Hilter (Jerman), dan kaum Facis dipimpin olehMussolini dari Italia, serta imperalis Jepang yang sudahmenghianati isi kesepakatan liga bangsa-bangsa pada saat perangdunia II berkecamuk. Presiden AS, Franklin Delano Rooseveltdan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill telahmengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Atlantik (Atlantik Charter). Pokok-pokok Piagam Atlantik itu padatanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi UIInternasional dalam menyelesaikan PD II dan menuju pembentukan PBB. Piagam PBB akhirnya ditandatangani di SanFransisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku secara resmitanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal itu dikenal sebagaikelahiran PBB.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalaha sebagai berikut:

1.      Bagaimana sejarah Berdirinya PBB?

2.      Apa azaz dan tujuan berdirinya PBB?

3.      Bagaimana keanggotaan dan tugas badan-badan PBB?

C.    Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk :

1.      Mengetahui bagaimana sejarah berdirinya PBB.

2.      Mengetahui azaz dan tujuan berdirinya PBB.

3.      Mengetahui keanggotaan dan tugas badan-badan PBB.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Sejarah Berdirinya PBB.

PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – yang dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sejak didirikan hingga tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota PBB. Markas pertama PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusatnya terletak di di New York.

Church House adalah sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari perkumpulan gereja-gereja (Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean’s Yard di sebelah Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi salah satu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason. Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan emas 50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan diresmikan oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.

King George VI merupakan pendukung utama dan anggota aktif Craft (Freemason) dan pada tahun 1953 Uskup Anglikan ke XVI juga seorang Freemason (Lihat buku Christianity and Freemasonry; Kirby). Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang Freemason, termasuk pula Uskup Agung Canterbury (1945-1961). Selanjutnya, diketahui bahwa istilah “United Nations” dicetuskan pertama kali oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D. Roosevelt perlu diketahui ternyata selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga merupakan anggota penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki beberapa organisasi underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary Club. Setidaknya terdapat dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason tersebut. Satu sumber menyatakan Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge pada tanggal 11 Oktober 1911. Sedangkan sumber lain menyatakan ia masuk pada 28 November 1911.

Nama PBB/UNO digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya untuk mengikat wakil-wakil Pihak Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta untuk menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Setelah upaya itu, Pihak Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan Taheran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober 1944, wakil-wakil dari Perancis, Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertemu untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks, Washington, D.C. Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa. Rancangan ini telah dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil negara dan utusan bangsa.

 Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum -termasuknya Lions Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara yang menghadiri persidangan ini menandatangani “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Polandia yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua bulan kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang diikuti 51 negara.

Kantor Pusat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York City pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana bersama sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockfeller pun juga diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai bangsa, termasuknya Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil dari beberapa negara yang lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan Harrison & Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951. Tokoh-tokoh PBB juga banyak sekali diisi oleh tokoh-tokoh dan pentolan anggota-anggota Freemason dan cabang-cabangnya. Dalam sebuah artikel tercatat nama U Thant (UN Secretary General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense 1961-1968; President World Bank 1968-1981).

2.      Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:

a.       Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.

b.      Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.

c.       Penyelesaian sengketa dengan cara damai.

d.      Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.

e.       PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

a.       Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

b.      Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

c.       Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.

d.      Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.

e.       Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

f.       Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

3.      Keanggotaan dan Tugas Badan-badan PBB

A.     Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:

1.      Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara.

2.      Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

a.       Negara merdeka.

b.      Negara yang cinta damai.

c.       Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.

d.      Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

B.     Tugas Badan-Badan PBB

1.      Sekretariat

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut.

a.       Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB.

2. Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada MU.
3. Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB.
4. Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional.

Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai berikut:

Sekretaris-Jenderal PBB[27]
No.	Nama	Asal negara	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Catatan
1	Trygve Lie	Norwegia	2 Februari 1946	10 November 1952	Mundur
2	Dag Hammarskjöld	Swedia	10 April 1953	18 September 1961	Meninggal sewaktu menjabat
3	U Thant	Burma	30 November 1961	1 Januari 1972	Sekjen pertama dari Asia
4	Kurt Waldheim	Austria	1 Januari 1972	1 Januari 1982
5	Javier Pérez de Cuéllar	Peru	1 Januari 1982	1 January 1992	Sekjen pertama dari Amerika
6	Boutros Boutros-Ghali	Mesir	1 Januari 1992	1 Januari 1997	Sekjen pertama dari Afrika
7	Kofi Annan	Ghana	1 Januari 1997	1 Januari 2007
8	Ban Ki-moon	Korea Selatan	1 Januari 2007

                                                            Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/PBB#cite_note-27

2.      Dewan Ekonomi dan social (ECOSOC)

a.       Keanggotaan

ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu

b.      Tugas

fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.

3.      Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

a.       Keanggotaan

Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag.

b.      Tugas

1.      Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.

2.      Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara-negara anggota PBB.

3.      Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.

4.      Majelis Umum (General Assembly)

a.       Keanggotaan

Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota.

b.      Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut.

1).  Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB.

2). Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.

3). Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat.

4). Menetapkan anggaran belanja PBB.

5). Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB.

5.      Dewan Keamanan (Security Coundcil)

a.       Keanggotaan

Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.

1). Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia). Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK.

2). Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 – 1974.

b. Tugas

Tugas dan wewenang DK sebagai berikut.

1). Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.

2). Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.

3). Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.

4). Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.

6.      Lembaga Khusus

Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.

Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).

Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.

Lembaga khusus PBB
No.	Akronim	Bendera	Lembaga	Pusat	Kepala	Berdiri
1	FAO		Organisasi Pangan dan Pertanian	Roma, Italia	Jacques Diouf	1945
2	IAEA		Badan Tenaga Atom Internasional	Wina, Austria	Yukiya Amano	1957
3	ICAO		Organisasi Penerbangan Sipil Internasional	Montreal, Kanada	Raymond Benjamin	1947
4	IFAD		Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian	Roma, Italia	Kanayo F. Nwanze	1977
5	ILO		Organisasi Buruh Internasional	Jenewa, Swiss	Juan Somavía	1946 (1919)
6	IMO		Organisasi Maritim Internasional	London, Britania Raya	Efthimios E. Mitropoulos	1948
7	IMF		Dana Moneter Internasional	Washington, D.C., AS	Christine Lagarde	1945 (1944)
8	ITU		Uni Telekomunikasi Internasional	Jenewa, Swiss	Hamadoun Touré	1947 (1865)
9	UNESCO		Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa	Paris, Perancis	Irina Bokova	1946
10	UNIDO		Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa	Wina, Austria	Kandeh Yumkella	1967
11	UPU		Kesatuan Pos Sedunia	Bern, Swiss	Edouard Dayan	1947 (1874)
12	WB		Bank Dunia	Washington, D.C, AS	Robert B. Zoellick	1945 (1944)
13	WFP		Program Pangan Dunia	Roma, Italia	Josette Sheeran	1963
14	WHO		Organisasi Kesehatan Dunia	Jenewa, Swiss	Margaret Chan	1948
15	WIPO		Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia	Jenewa, Swiss	Francis Gurry	1974
16	WMO		Organisasi Meteorologi Dunia	Jenewa, Swiss	Alexander Bedritsky	1950 (1873)
17	UNWTO		Organisasi Pariwisata Dunia	Madrid, Spanyol	Taleb Rifai	1974

BAB III

KESIMPULAN

Dengan demikian kita telah mengetahui berbagai aspek mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Murupakan organisasi internasional yang terbesar dari segi jumlah anggotanya. Dan memiliki fungsi yang sangat strategis dan kehidupan berbangsa.Yang dalam proses pendirinyannya memiliki jalan panjang. Dan keberadaan PBB di tengah gelojak dunia sangat membantu untuk menyelesaiakan berbagi masalah di dunia ini seperti politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Juga  fungsi serta tugas dari organisasi PBB dapat  dengan nyata kita rasakan di seluruh dunia seperti ketika bencana gempa dan tsunami yang melanda aceh dan nias. Dan juga proses perdamaian di berbagai belahan dunia lainnya.

Tapi disisi lain kita terdapat fakta yang mencegangkan yaitu pengaruh zionisme di PBB. Mulai dari lambang, keanggotaan,dan pengambilan keputusan oleh PBB yang sangat menguntungkan negara maju  dan membebani negara negara berkembang seperti pinjaman IMF dan sebagainya. Kuatnya pengaruh zionis di PBB dapat kita liat pada saat agresi militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina yang mempora-porandakan daerah itu. Dengan apa yang telah di lakukan oleh negara yahudi tersebut  PBB tidak memberi sanksi yang tegas terhadap Israel yang jelas-jelas merusak perdamaian dunia. Dan disisi lain ketika negara Iran yang melakukan Pengayaan energi nuklir di negaranya, di tentang oleh dunia barat dan atas desakan tersebut  PBB memberikan sanksi terhadap Iran. Padahal program energi nuklir tersebut belum terbukti sebagai persenjataan pembunuh masal. Melainkan untuk energi pembangkit listrik dan sebagainya. Sebaliknya Amerika serikat yang memiliki persenjataan rahasia tersebut tidak mendapat sanksi apa-apa dari PBB.